Keterbelakangan yang dialami oleh bangsa Indonesia, baik secara mental maupun ekonomi, sebagai dampak dari penjajahan dan beban tradisi, telah membangkitkan kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini melalui pendidikan dan organisasi. Pendidikan dianggap sebagai elemen kunci yang esensial bagi manusia, memungkinkan mereka untuk mengatasi berbagai problematika dalam alam semesta. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pengembangan sektor pendidikan, memberikan hak kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi sosial dan keagamaan, telah lama berkontribusi di bidang pendidikan, terutama di pondok pesantren sejak kelahirannya pada tahun 1926. Pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial menjadi bagian integral dari perjuangan NU, saling terkait dan tak terpisahkan. Ideologi tawassuth, i`tidal, tawazzun, dan tasamuh diinternalisasikan dalam pesantren yang berafiliasi dengan NU. Studi sejarah perkembangan lembaga pendidikan di Nahdlatul Ulama menjadi penting untuk memahami peran NU dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia.
Berdirinya NU pada tahun 1926 terkait erat dengan perubahan politik dan keagamaan di dunia Islam pada saat itu. Kehadiran NU mengakar pada tiga pilar utama: wawasan ekonomi kerakyatan, wawasan keilmuan sosial budaya, dan wawasan kebangsaan. Lembaga Pendidikan Maarif NU didirikan sebagai manifestasi cita-cita ulama NU melihat kondisi umat Islam yang tertinggal di bawah penjajahan Belanda. Madrasah atau sekolah Ma'arif Nahdlatul Ulama didirikan, dibangun, dan dibiayai oleh masyarakat, menjadi bagian dari upaya NU untuk mencerdaskan bangsa dan umat.
Pendidikan di wilayah NU dimulai dari pesantren, tempat para kiai memprioritaskan keilmuan keagamaan. Berdirinya Lembaga Pendidikan Ma'arif NU menjadi respons terhadap naiknya kualitas dan kuantitas pendidikan, membentuk wadah khusus HBNO dan kemudian LPNU. Namun, tantangan seperti kurangnya kemampuan finansial, manajemen yang kurang baik, dan tradisi bebas ulama menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan gerakan pendaftaran kembali madrasah atau sekolah NU.
Meskipun menghadapi kendala, NU terus berupaya mencerdaskan anak bangsa melalui berbagai lembaga pendidikan, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Sejarah pergerakan NU sejalan dengan sejarah pendidikan di Nusantara, menunjukkan komitmen mereka untuk memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan masyarakat dan bangsa.